Bupati Buka Rakor Penyelesaian Isu Lahan Pengembangan DPSP Wilayah Samosir, Asisten Deputi Kemenkomarves Sebut Pembangunan Harus Tetap Jalan

SAMOSIR–Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST didampingi wakil Bupati Samosir. Drs Martua Sitanggang, MM membuka  secara resmi rapat koordinasi penyelesaian isu lahan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Proritas Wilayah Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin 11/01/2023

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Asisten Deputi pengembangan pariwisata berkelanjutan Kemenkomarves Kosmas Harefa, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan sejumlah pejabat lainya

Baca juga: Dosen Ahli Hukum Pidana Anggreany Haryani Geram Maraknya Tindak Asusila di Ponpes

Asisten Deputi pengembangan pariwisata berkelanjutan Kemenkomarves Kosmas Harefa dalam kesempatan tersebut menegaskan penyelesaian isu lahan terkait pengembangan DPSP Danau Toba Wilayah Samosir harus segera dituntaskan pada bulan januari tahun ini juga

“Minggu depan sudah harus berproses kegiatan pelebaran alur tano ponggol, BWSS sudah harus bergerak bekerja. Apapun ceritanya, pembangunan harus berjalan. Jika ada yang keberatan, akan dijawab melalui prosedur hukum. Program pembangunan harus berjalan, ”jelas Kosmas Harefa

Baca juga: Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

Kosmas Harefa juga mengatakan, Dalam penyelesaian isu lahan proyek Tano Ponggol, Pelabuhan Ambarita dan Water Front City di Kabupaten Samosir agar segera diselesaikan dengan persuasif dan kearifan lokal. “Namun, apabila tidak ada penyelesaian dengan metode tersebut maka pemerintah akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, Kosmas meminta Kejari Samosir bersama Pemerintah Kabupaten Samosir dibantu dengan Kapolres untuk menyiapkan narasi hukum dalam eksekusi nantinya. Tahun 2024 diharapkan seluruh proyek nasional DPSP Danau Toba harus tuntas dan tidak ada lagi yang tergantung. Kemenko Marves mengawal program pembangunan di Samosir yang pada nantinya akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

"Maka selesaikan dengan persuasif dan  kearifan lokal (kultural), persil lahan yang bersifat Konsinyasi diupayakan segera. Bagaimana menyelesaikan persoalan secara damai, tidak mau ada konflik. Akan tetapi, tentu kita sebagai pemerintah juga harus tegas,   jangan lemah, ”ungkap Kosmas.

Sementara itu, Kejari Samosir, Andi Adikawira Putera menjelaskan, keinginan dari ahli waris sudah diakomodir BWSS. Namun masih ada pemilik lahan/ahli waris yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan, tidak setuju melepas lahan atau tidak mau pindah.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

"Mekanisme permohonan untuk eksekusi merupakan solusi terakhir jika tidak ada lagi win-win solution. Semua ini kami laksanakan untuk pembangunan dan memperindah Samosir, tidak ada kepentingan kami. Pekerjaan fisik alur Tano Ponggol agar diusahakan dapat dikerjakan minggu ini" ungkap Andi.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom didampingi Wabup Martua Sitanggang berharap persoalan pembayaran dan pembebasan lahan proyek nasional di Kabupaten Samosir segera diselesaikan. "Terimakasih kepada pemerintah pusat, Kemenko Marves, semoga persolan ini secepatnya diselesaikan, ”kata Vandiko ( Karmel )

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali