Hadiri Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting ,Bupati Samosir Ajak Seluruh Elemen Saling Bersinergi

SAMOSIR - Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) sebagai upaya memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka kekerdilan di Sumatera Utara, di Convention Hall Santika Dyandra, Medan, Rabu ( 9/03/2022 ).

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara dengan menerapkan protokol kesehatan secara resmi dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah dalam sambutannya memita Kepada seluruh Kepala Daerah Se-Sumatera Utara agar berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

"Stunting ini satu hal yang harus kita perhatikan secara serius. Selain pembangunan infrastruktur, Kepala Daerah juga harus fokus pembangunan generasi-generasi yang lebih baik. Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, " Ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah sebelum membuka Sosialisasi RAN Pasti di Hotel Santika Medan

Baca juga: Bupati Samosir Hadari Rapat Koordinasi Persiapan Kedatangan Presiden RI

Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo, mengatakan ada beberapa pertimbangan untuk melakukan sosialisasi RAN Pasti di Sumut, diantaranya karena Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kalau kita menyasar pada provinsi yang penduduknya besar, maka akan menjadi patron secara nasional. Dengan kata lain, jika Sumut ini turun dalam penurunan angka Stunting (kekerdilan) maka secara nasional akan turun, " jelasnya.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Beliau juga mengharapkan melalui acara sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penurunan angka kekerdilan, seperti strategi dan skenario pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penurunan kasus tersebut.

"Hari ini kami menyampaikan data, strategi dan anggaran serta tenaga pendamping. Itu perlu kami sampaikan kepada daerah dalam upaya menuju 14 persen penurunan angka stunting secara nasional termasuk juga di Sumatera Utara, " jelasnya lagi.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Lebih lanjut, Kepala BKKBN menjelaskan komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka kekerdilan perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemangku kepentingan daerah. Tim pendamping keluarga di daerah-daerah juga sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam program tersebut. 

Sementara itu, Bupati Vandiko yang didaulat sebagai perwakilan Bupati/Walikota se-Sumut pada saat konferensi pers menyatakan Pemkab Samosir akan mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurutnya, penurunan angka stunting adalah bagian program Pemkab Samosir, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Bupati juga mengajak seluruh stakeholder untuk saling bersinergi memberikan pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), pemenuhan asupan makanan bergizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan penanggulangan stunting di Kabupaten Samosir.

Kepala Dinas P3A PPKB dr. Friska Situmorang yang turut mendampingi Bupati, menyampaikan untuk percepatan penurunan Angka Stunting telah menyiapkan SK Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir, yang akan ditindaklanjuti dengan terbentuknya SK TPPS Kecamatan, desa/kelurahan se-Kabupaten Samosir.

Dinas P3A PPKB juga telah menetapkan TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang terdiri bidan desa, PKK desa dan kader KB desa yang bertugas mendata Catin (Calon Pengantin), ibu hamil dan ibu paska melahirkan untuk mencegah stunting di 1000 Hari Pertama Kehamilan (HPK). ( Karmel )